Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat - Agustus 2025

Hari ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang sedang hangat terjadi di Indonesia: gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Awalnya, gerakan ini tidak lahir dari ruang rapat mewah atau strategi politik yang rumit. Ia lahir dari simbol sederhana: warna pink kerudung Bu Ana yang dengan berani berdiri di hadapan aparat, menyuarakan suara hati rakyat. Dari situlah istilah Brave Pink muncul—sebuah keberanian yang lahir dari hati seorang ibu, yang tidak gentar meski berdiri di depan barisan polisi.

Lalu ada warna hijau, yang kita kenal sebagai simbol kehidupan dan kerja keras. Warna ini melekat pada sosok Affan, seorang driver ojol, yang tragis kehilangan nyawanya dilindas mobil rantis. Kehilangannya menjadi luka mendalam, tapi sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari sanalah lahir istilah Green Hero.

Kedua warna ini, Brave Pink dan Green Hero, kini menjadi simbol perlawanan yang penuh keberanian sekaligus empati. Dua energi yang berbeda, tapi berpadu menjadi satu: suara rakyat yang menuntut transparansi, reformasi, dan empati dari pemerintah.

Pemerintah sudah menetapkan deadline 5 September 2025 untuk merespons tuntutan ini. Sambil menunggu hasilnya, mari kita terus berdiskusi, saling menguatkan, dan menjaga semangat persatuan. Karena pada akhirnya, perubahan bukan hanya tentang mereka yang di kursi kekuasaan, tapi juga tentang kita semua yang berani bersuara.

17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil, pastikan tak ada kriminalisasi terhadap demonstran. merdeka.comdetikcom

2. Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus. merdeka.comdetikcom

3. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru termasuk pensiun seumur hidup. merdeka.comdetikcom

4. Publikasikan transparansi anggaran DPR: rincian gaji, tunjangan, rumah, fasilitas. merdeka.comdetikcom

5. Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK memeriksa anggota bermasalah. merdeka.comdetikcom

6. Pecat atau beri sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. merdeka.comdetikcom

7. Partai politik umumkan komitmen berpihak pada rakyat di tengah krisis. merdeka.comdetikcom

8. Libatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil. merdeka.comdetikcom

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi. liputan6.comdetikcom

10. Hentikan tindakan kekerasan polisi, taati prosedur pengendalian massa. liputan6.comdetikcom

11. Proses hukum secara transparan aparat yang melanggar HAM. liputan6.comdetikcom

12. TNI segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. liputan6.comdetikcom

13. Tegakkan disiplin internal TNI, agar tidak mengambil alih fungsi Polri. liputan6.comdetikcom

14. Komitmen publik TNI: tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi. liputan6.comdetikcom

15. Pastikan upah layak untuk seluruh pekerja: guru, buruh, tenaga kesehatan, mitra ojol, dan lain-lain. liputan6.comdetikcom

16. Ambil langkah darurat untuk cegah PHK massal, lindungi pekerja kontrak. liputan6.comdetikcom

17. Buka dialog dengan serikat buruh mengenai upah minimum dan praktik outsourcing. liputan6.comdetikcom

8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026)

1. Reformasi besar-besaran DPR: bersihkan anggota, audit independen, dan hapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup. liputan6.comdetikcom

2. Reformasi partai politik & penguatan pengawasan eksekutif, termasuk transparansi keuangan internal. liputan6.comdetikcom

3. Rencana perpajakan yang lebih adil. liputan6.comdetikcom

4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, serta memperkuat KPK & UU Tipikor. liputan6.comdetikcom

5. Reformasi Polri agar lebih profesional dan humanis. liputan6.comdetikcom

6. TNI sepenuhnya kembali ke barak, tanpa pengecualian. liputan6.comdetikcom

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. liputan6.comdetikcom

8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan yang dirasa merugikan rakyat. liputan6.comdetikcom

Semua tuntutan ini terbentuk dari suara kolektif masyarakat—mahasiswa, NGO, serikat buruh—selama demonstrasi menolak ketimpangan dan dominasi militer dalam sipil.